UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, PP No. 35 Tahun 2021, mengubah perhitungan pesangon dan pengaturan alih daya lebih dari empat tahun lalu. Namun dalam penanganan kasus PHK kami, kesalahan yang sama dan sebenarnya bisa dihindari terus muncul — biasanya karena tim HR masih menggunakan templat yang disusun sebelum aturan berubah, atau menerapkan kelipatan pesangon lama karena kebiasaan.
Kesalahan paling umum yang kami temui adalah kekeliruan perhitungan paket pesangon itu sendiri. PP 35/2021 menyusun ulang formulanya menjadi tiga komponen terpisah — uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak — dengan kelipatan yang disesuaikan berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja. Menerapkan kelipatan yang sudah usang, atau menghilangkan komponen uang penggantian hak sama sekali, tetap menjadi dasar tunggal paling sering yang berhasil digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Terkait alih daya, UU ini menghapus pembatasan sebelumnya yang membatasi alih daya hanya untuk lima jenis pekerjaan tertentu, namun pemberi kerja tetap memikul beban untuk mendokumentasikan bahwa pekerja alih daya menerima perlindungan yang setara dengan karyawan tetap — persyaratan yang mudah diucapkan namun, dalam praktiknya, mudah kurang terdokumentasi.
Rekomendasi kami kepada klien yang melakukan restrukturisasi tenaga kerja sederhana: mintakan perhitungan pesangon dan dokumentasi alih daya diperiksa penasihat hukum sebelum surat pemberitahuan diberikan, bukan setelah sengketa diajukan. Biaya peninjauan awal jauh lebih kecil dibanding biaya bersengketa ulang di PHI.
