Hukum Litigasi & Korporat · Jakarta
CPA Law Firm mendampingi perusahaan, institusi, dan klien perorangan dalam sengketa kompleks maupun transaksi korporat di Indonesia — dengan ketelitian, kerahasiaan, dan perhatian langsung seorang partner pada setiap penanganan.
Litigasi · Nasihat korporat · Regulasi & kepatuhan — di hadapan pengadilan dan lembaga arbitrase di Indonesia.
Wawasan · Wawasan Hukum
Setelah masa transisi tiga tahun, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP resmi berlaku sejak Januari 2026, menggantikan warisan hukum kolonial. Berikut perubahan yang...
17 September 2026
Wawasan · Wawasan Hukum
Masa transisi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah berakhir sejak Oktober 2024. Dengan lembaga pengawas yang kini beroperasi penuh, berik...
01 September 2026
Wawasan · Wawasan Hukum
Sejak Januari 2025, aset kripto di Indonesia diawasi oleh OJK — bukan lagi Bappebti — sebagai instrumen keuangan. Perpindahan ini membawa konsekuensi nyata pada...
11 Agustus 2026
Bidang Praktik
Dari proses persidangan hingga pendampingan korporat sehari-hari, praktik kami mencakup persoalan yang paling sering dihadapi pelaku usaha dan individu di Indonesia.
Layanan
Kami mewakili individu dan perusahaan dalam sengketa melawan badan/pejabat pemerintah — mulai dari menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tindakan melanggar hukum, hingga pendampingan upaya administratif.
Dasar hukum: UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya) dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kami mewakili klien korporat dalam sengketa komersial bernilai tinggi dan mencapai penyelesaian yang menguntungkan melalui negosiasi dan litigasi yang strategis.
Layanan
Kami memberikan nasihat atas rezim persaingan usaha Indonesia dan mewakili klien di hadapan KPPU — meliputi notifikasi merger, investigasi kartel dan penyalahgunaan posisi dominan, serta program kepatuhan.
Dasar hukum: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Layanan
Kami bertindak sebagai kuasa dalam arbitrase komersial di lembaga Indonesia maupun internasional, serta membantu pengakuan dan pelaksanaan — atau pembatalan — putusan arbitrase di Indonesia.
Dasar hukum: UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Konvensi New York 1958.
Layanan
Kami menangani seluruh spektrum sengketa perdata — wanprestasi, perbuatan melawan hukum, penagihan utang, dan sengketa aset — melalui litigasi, mediasi, dan perdamaian.
Dasar hukum: KUHPerdata, HIR/RBg, dan PERMA tentang Mediasi di Pengadilan.
Layanan
Kami membantu klien menguji konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) serta menguji peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi di Mahkamah Agung (MA).
Dasar hukum: UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Layanan
Kami memberikan pembelaan pidana sejak tahap penyidikan hingga persidangan, termasuk pendampingan di hadapan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, praperadilan, serta investigasi internal.
Dasar hukum: KUHP dan KUHAP; peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Layanan
Kami mendampingi klien dalam urusan keluarga yang sensitif di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dengan kerahasiaan dan kehati-hatian — mulai dari perceraian dan hak asuh hingga waris dan perjanjian pranikah.
Dasar hukum: UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16/2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Layanan
Kami menjadi penasihat korporasi tepercaya bagi perusahaan dari berbagai skala — mulai dari pendirian dan pengaturan pemegang saham hingga merger, akuisisi, dan tata kelola berkelanjutan.
Dasar hukum: UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.
Tentang Firma
CPA Law Firm adalah kantor hukum Indonesia yang mempertemukan para litigator dan pengacara korporat untuk menangani perkara yang paling langsung memengaruhi kepentingan klien — proses persidangan, negosiasi yang sensitif, serta transaksi yang harus tahan uji.
Kami membatasi jumlah penanganan secara sengaja. Setiap perkara dipimpin langsung oleh partner sejak konsultasi pertama hingga penyelesaian akhir, sehingga nasihat yang diterima klien mencerminkan pengalaman firma secara utuh, bukan sekadar ketersediaan jadwal.
Pendekatan kami terukur. Kami memastikan fakta sebelum memberi nasihat, memaparkan risiko apa adanya, dan menempuh langkah yang paling mungkin melindungi posisi klien — melalui negosiasi bila itu menguntungkan, dan melalui pengadilan bila diperlukan.
Tim Kami
Advokat dengan pengalaman mendalam di bidang litigasi, korporat, dan regulasi.
Founding Partner
Sorotan Pengalaman
Cakra mendirikan CPA Law Firm pada 2008 setelah sebelas tahun berpraktik litigasi komersial di firma hukum terkemuka Jakarta dan penugasan di kamar arbitrase London. Ia telah memimpin sejumlah sengketa pemegang saham dan arbitrase lintas batas yang paling banyak disorot di Indonesia, dan tetap tampil langsung di hadapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan BANI. Klien menghargai nalurinya dalam menentukan kapan bernegosiasi dan kapan bertahan — serta keengganannya melebih-lebihkan keduanya. Di luar firma, ia mengajar penyelesaian sengketa di Universitas Indonesia dan menjadi anggota panel arbiter BANI.
Senior Associate
Sorotan Pengalaman
Rina menangani penggabungan, akuisisi, dan tata kelola korporasi sehari-hari untuk klien Indonesia maupun multinasional — pekerjaan yang jarang menjadi berita utama namun menentukan apakah sebuah bisnis berjalan bersih. Sebelum bergabung dengan CPA Law Firm, ia menghabiskan empat tahun di grup korporasi sebuah firma regional berbasis Singapura, menangani transaksi lintas batas ke sektor manufaktur dan konsumer Indonesia. Ia dikenal di internal firma karena kejelasan daftar periksa penutupan transaksinya, dan karena klien yang secara khusus memintanya kembali pada transaksi kedua mereka.
Associate
Sorotan Pengalaman
Daniel menangani realitas sehari-hari sengketa perdata — klaim wanprestasi, penagihan utang, dan detail prosedural yang menentukan hasil perkara jauh sebelum hakim membaca pokok perkaranya. Ia bergabung dengan CPA Law Firm setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan magang di Pengadilan Negeri Jakarta, pengalaman yang membentuk caranya menyiapkan setiap berkas gugatan. Ia saat ini sedang menyelesaikan studi magister hukum acara perdata di Universitas Gadjah Mada.
Partner
Sorotan Pengalaman
Melati memimpin praktik ketenagakerjaan dan kepatuhan regulasi firma, mendampingi pemberi kerja dalam pemutusan hubungan kerja, sengketa hubungan industrial di PHI, dan kerumitan perizinan yang dihadapi bisnis baru di bawah rezim OSS Indonesia. Ia bergabung dengan CPA Law Firm sebagai partner pada 2021 setelah sembilan tahun menjadi in-house counsel ketenagakerjaan di sebuah produsen multinasional — pengalaman yang memberinya sudut pandang klien tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dari penasihat hukum eksternal: penilaian risiko yang jelas, bukan sekadar kutipan pasal. Ia kerap menjadi pembicara di forum SDM dan kepatuhan di Jakarta.
Associate
Sorotan Pengalaman
Aditya mendampingi perusahaan teknologi dan bisnis kreatif dalam perlindungan merek dan hak cipta, kepatuhan perlindungan data di bawah UU PDP, serta regulasi digital yang kian menyentuh hampir semua bisnis daring. Ia masuk ke dunia hukum dari latar belakang rekayasa perangkat lunak, yang membuatnya mampu membaca dokumentasi teknis klien selancar membaca kontrak mereka. Ia saat ini mendampingi sejumlah klien fintech dalam transisi menuju ketentuan tata kelola data terbaru OJK.
Mengapa CPA
Empat komitmen yang membentuk cara kami menangani setiap perkara.
Partner memimpin perkara Anda sejak konsultasi pertama hingga selesai — tidak dilimpahkan.
Litigator yang rutin beracara di pengadilan Indonesia dan forum arbitrase.
Nasihat diukur terhadap tujuan usaha Anda, bukan sekadar posisi hukumnya.
Perkara sensitif ditangani dengan kendali informasi yang disiplin di tiap tahap.
Wawasan
Analisis dan ulasan dari para advokat kami.
Setelah masa transisi tiga tahun, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP resmi berlaku sejak Januari 2026, menggantikan warisan hukum kolonial. Berikut perubahan yang benar-benar berdampak dalam praktik.
Masa transisi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah berakhir sejak Oktober 2024. Dengan lembaga pengawas yang kini beroperasi penuh, berikut hal-hal yang benar-benar diminta dari pelaku usaha.
Sejak Januari 2025, aset kripto di Indonesia diawasi oleh OJK — bukan lagi Bappebti — sebagai instrumen keuangan. Perpindahan ini membawa konsekuensi nyata pada perizinan dan kepatuhan.
Pengantar tentang firma kami dan komitmen kami pada nasihat hukum yang berprinsip.
Bertahun-tahun setelah ketentuan ketenagakerjaan UU Cipta Kerja berlaku, kesalahan perhitungan dan dokumentasi yang sama masih sering kami temui dalam kasus PHK. Berikut penyegaran praktis bagi HR dan manajemen.
Ambang batas aset dan omzet yang direvisi KPPU membuat lebih banyak transaksi kelas menengah kini wajib dinotifikasikan. Tim transaksi perlu mengecek ambang batas ini lebih awal, bukan saat penandatanganan.
Sampaikan persoalan yang Anda hadapi, dan kami akan menjelaskan secara terus terang bagaimana firma akan menanganinya. Konsultasi awal bersifat rahasia dan tanpa kewajiban.
